Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra foto : Naefuroji/mr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, alokasi APBN bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saat ini dinilai kurang adil dalam pengembangan pendidikan di Tanah Air.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, tahun lalu hanya dialokasikan anggaran hanya Rp300 miliar untuk PTS, dari total anggaran di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mencapai Rp44 triliun.

Sutan menyatakan program lainnya juga menunjukkan ketimpangan. Misal program beasiswa Bidikmisi dan juga peningkatan prestasi akademik. Dari total 250.000 jatah beasiswa, PTS hanya mendapatkan 50.000 saja.

“Sisanya diambil oleh perguruan tinggi negeri (PTN). Padahal jika mengacu fakta, mayoritas mahasiswa Indonesia berasal dari PTS. Yakni sebesar 70 persen dari total 6 juta mahasiswa Indonesia,” tandas Sutan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (01/8/2018).

Di sisi lain terkait kebijakan pembekuan PTS ‘abal-abal’ oleh pemerintah, pihaknya juga memberikan masukan. Pembekuan agar dilihat secara detail kesalahan yang ada. Misal jika sebatas problem rasio pengajar dengan mahasiswa, hal tersebut tak semestinya kampus itu sampai dinonaktifkan.

“Cukup sebatas dibina hingga mencapai rasio yang ideal. Sebab kita mesti berpikir jangka panjang. Misal langsung dinonaktifkan, ini akan membuat citra PTS langsung jelek di mata masyarakat,” jelas politisi dapil Jambi itu.

Kecuali, ungkap Sutan, jika bentuk pelanggarannya seperti penerbitan ijazah palsu, itu lain soal. Hal tersebut sudah tepat jika langsung ditindak dengan tegas. Karena kita juga harus menyadari PTS juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pembinaan, pungkasnya. (sf)